MUARA ENIM – Pemotongan dana untuk Kader KB di wilayah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim diduga disunat oleh oknum Koordinator Lapangan (Korlap) BKKBN setempat. Besaran potongan pun hingga 25 persen.
Praktik itu diduga berlangsung dalam kegiatan pemasangan KB implant (susuk) pada April 2025 lalu. Besaran dana yang disalurkan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di masing-masing kader wilayah desa dan kelurahan setempat.
Dana tersebut sebagai dukungan jasa untuk kader dalam mencari ataupun mengantarkan Akseptor ke tempat pelayanan pemasangan KB implant yang bersumber dari anggaran DAK BOKB Tahun Anggaran 2025.
Informasi yang dihimpun awak media ini, pemotongan dana bagi Kader Pengantar Akseptor KB itu terjadi bagi semua Kader yang terlibat.
Salah satu sumber terpercaya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menyebutkan, dana tersebut seharusnya diberikan secara utuh bagi setiap kader yang membawa Akseptor yang bersedia di pasang KB implant disaat pelaksanaan kegiatan.
“Jelas ini pungli jasa untuk kader yang seharusnya Rp70 ribu/akseptor, tapi nyatanya hanya diberikan tidak sampai Rp50 ribu,” kata sumber yang tidak berkenan namanya dituliskan.
Tak hanya itu, informasi lain terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya di wilayah Kecamatan Gelumbang juga terdengar semakin mengerikan.
Selain pemotongan dana bagi Kader Pengantar Akseptor KB, kini dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan atau program fiktif di lingkungan BKKBN Kecamatan Gelumbang juga terjadi.
Menurut sumber ini, hal tersebut terjadi dalam program Bagi Telur untuk Ibu Hamil dan Balita pada Februari 2025 lalu. Dari 22 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Gelumbang, hanya terpilih 4 desa sebagai Lokus Stunting, yaitu desa Sebau, Suka Menang, Midar dan Kelurahan Gelumbang.
Akan tetapi, lanjut sumber ini yang terealisasi dalam kegiatan tersebut hanya dilakukan di tiga desa.
“Untuk kelurahan Gelumbang tidak terlaksana sampai sekarang. Sementara peserta yang ikut dalam kegiatan seharusnya mendapatkan transport Rp 150 ribu per peserta, tapi realita di lapangan hanya mendapat uang transport sebesar Rp 50 ribu,” ungkap sumber ini.
Di lokasi berbeda, Koordinator Lapangan (Korlap) BKKBN Gelumbang Fitra Hayati, A.M.Keb ketika dikonfirmasi langsung sempat membantah. Ia pun menyebut, pemotongan dana bagi Kader Pengantar Akseptor KB itu tidak benar. “Informasi itu dapat dari siapa?, itu tidak benar,” ucapnya.
Namun ketika awak media melontarkan pertanyaan seputar kegiatan pembagian telur untuk Ibu Hamil dan Balita di wilayahnya. Ia nampak gugup dan mengakui adanya pemotongan dana transport bagi peserta yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.
Alasan pemotongan dana untuk kader KB itu pun terdengar tidak masuk akal. Yakni, akan digunakan untuk kegiatan kebersihan kantor.
”Memang betul tapi uangnya itu juga untuk pembersihan kantor semacam itu pak,” tukasnya seraya menutup pembicaraan dan meminta hal berkaitan pertanyaan soal kegiatan pembagian telur tersebut untuk tidak dipublikasikan. “Jangan dimuat berita ini pak,” tutupnya. (*)
